Muhammad Jaenudin, S.Ag., MH.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
Fraksi PDI Perjuangan
Saber Sukabumi. JABAR
Terkait dengan adanya khabar informasi sebelumnya yang viral di jagad maya dalam Pendistribusian sembako untuk penerima manfaat, berupa telur empat ton yang tersimpan membusuk dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawabarat menjadi tidak tersalurkan dengan baik, kepada seluruh warga penerima manfaat sesuai data yang ada.
Muhammad Jaenudin sebagai Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, mendesak kepada Pemerintah Provinsi Jabar untuk segera telur yang membusuk diganti dengan yang baru. Begitu juga dalam memvalidasi data penerima bantuan sosial (bansos) untuk warga miskin baru, dari akibat dampak covid-19 yang masuk dalam kategori non-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar segera diperbaiki, jika mana ada data yang salah.
Bantuan sembako dari Pemerintah Provinsi Jabar diantaranya berupa beras, mie instan, telur, vitamin, minyak sayur, gula dan terigu. Sebelum pendistribusian sembako dilakukan kepada penerima manfaat, agar diperiksa kembali secara menyeluruh untuk kelayakan bantuan sembako tersebut layak di konsumsi dan tepat sasaran.
Menurut Jaenudin, hampir 50% bantuan dari Pemprov Jabar tidak bisa disalurkan lantaran data yang tidak akurat.
“Nyaris 50% tidak akurat, sehingga penerima bantuan tidak tepat sasaran. Ini hasil temuan kami di lapangan termasuk juga pernyataan dari pihak kantor pos sebagai penyalur bantuan,” kata Jaenudin usai melakukan sidak ke salah satu kantor Pos di Kabupaten Sukabumi, Senin (11/5).
Jaenudin mengungkapkan, data milik Pemprov Jabar tidak akurat lantaran adanya dobel data, sudah meninggal, serta warga mampu yang tercatat dalam daftar penerima bansos.
“Seharusnya Pemprov Jabar segera melakukan perubahan data, saat ini bantuan untuk warga non-DTKS atau warga miskin baru (misbar) sedang dalam proses. agar Pemprov Jabar tidak hanya menyiapkan logistiknya saja, tapi memastikan bantuan itu sampai ke tangan penerima,
“Yang jadi kendala saat ini adalah akibat data tidak akurat, maka bansos tidak bisa disalurkan. Akhirnya, bansos dari Pemprov Jabar jadi menumpuk di kantor pos,” ujarnya.
Ditambahkan Jaenudin, bukan hanya data non DTKS saja yang carut-marut, data DTKS pun tidak jauh berbeda. Bahkan dari 51 ribu bansos untuk Kabupaten Sukabumi baru tersalurkan 51%, sisanya menumpuk di Kantor Pos.
“Ini kan ironis, sementara rakyat kita membutuhkan bantuan, tapi disisi lain paket sembako tidak bisa disalurkan karena data yang tidak akurat. Ada beberapa stok telor yang belum tersalurkan dan membusuk di kantor pos karena tidak bisa didistribusikan,” ungkapnya.
Maka dari itu, sebagai Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan dengan secara tegas untuk mendesak Pemprov Jabar agar terus memvalidasi data, jangan sampai pemborosan anggaran
“Jangan pernah berhenti validasi data, cek dan ricek ke lapangan kalau bisa tiap bulan diperbarui. Apalagi pandemi covid-19 ini berdampak pada perekonomian masyarakat karenanya bantuan harus benar-benar diperluas,” tegas Jaenudin.
Editor : 3 121 ©
pdipjbr.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar