Mantan karyawan (PD ATE) Terlantar, dari Dampak perubahan PERDA jadi PERUMDA Kab.Sukabumi

Foto : Istimewa BM

Lampiran Surat Perubahan Perda

PD ATE / THN 2006

Menjadi Perda

Perumda ATE / THN 2016

Saber Sukabumi,.

Perubahan Perda PD ATE (Perusahaan Daerah Aneka (Tambang) Nomor 31 Tahun 2006 menjadi Perda Perumda ATE ( Aneka Tambang dan Energi) Nomor 5 tahun 2016 membuat mantan karyawan PD ATE menjadi Terlantar dan Pemkab Sukabumi perlu mengkaji ulang regulasi tersebut.

Walau sudah 2,5 tahun pemerintah telah membubarkan PD ATE dengan regulasi tersebut, maka seluruh mantan karyawan sempat menjadi kebingungan dan kemudian pihak PD ATE harus menanggung beban dari semua mantan karyawan, terkait dengan urusan seluruh tanggungan ke BPJS Ketenagakerjaan berikut tanggungan BPJS Kesehatan sampai saat ini.

"Perda 5 Tahun 2016 tentang Perumda ATE jika kami lihat dengan secara teliti dari pasal 58 mencabut Perda 31 tahun 2006 tentang pendirian PD ATE cukup kami sesalkan, ”ucap salah satu karyawan PD ATE yang enggan disebutkan namanya (01/2019).

Selanjutnya, mantan karyawan PD ATE mengatakan

"jika memang regulasi ini perubahan, minimal ada pasal menerangkan bahwa PD ATE dirubah menjadi Perumda ATE, namun ini tidak ada kutipan satu kata pun apabila melihat dari surat kementerian, semua itu tidak dilaksanakan secara hirarki regulasi.

"Sampai saat ini, mantan karyawan PD ATE masih menunggu kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi atas tidak ada kaitan PD ATE ke PERUMDA dan kami akan tetap memperjuangkan hak-hak karyawan exs PD ATE.

Ditambahkan dari keterangan exs karyawan PD ATE "Pada saat awal tahun 2018 Bupati Sukabumi secara tidak langsung mengakui dan membuat Nota tentang

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016.

"Namun sampai saat ini belum ada kejelasan bagi exs karyawan PD ATE dan kami ini masih menunggu dari keputusan hasil paripurna seperti apa jelasannya agar kami mengerti, serta penunjukan pansus regulasinya untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak Pemkab Sukabumi. "ungkapnya

Kami sebagai exs karyawan sudah melayangkan surat ke Bupati namun tidak ada jawaban, kemudian kami juga sudah melayangkan surat ke Presiden RI.

Sehingga beberapa surat tersebut ada tindaklanjut dari Kementrian tenaga kerja, tentang Hak exs karyawan PD ATE atau hak hukum sebagai warga negara. "Jelasnya.

Editor : 3 121 © 👉M¤®4l35